The best Side of reformasi intelijen
The best Side of reformasi intelijen
Blog Article
Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.
. Intelligence expert services should abandon the old paradigm in knowledge threats and pay back close interest to new difficulties including world-wide terrorism.
Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.
Dan pada tahun 2000 telah ada dokumen dari Abu Jihad yang punya hubungan dengan Bin Laden, informasi tersebut telah dibagikan namun tidak ditindaklanjuti. Juga yang menjadi perhatian ialah tidak adanya koordinasi antar badan intelijen negara pada saat itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi kemanan nasional Indonesia. Pemerintah juga saat itu melakukan kesalahan deadly dengan memberikan amnesti kepada Ba’asyir dan juga pernyataan wapres yang seakan menjadi perlindungan bagi tumbuh kembang organisasi terorisme di Indonesia saat itu.
Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian Joko Widodo, perubahan corak politik luar negeri Indonesia juga dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang dan juga dialami oleh negara Indonesia, baik isu atau masalah tersebut berasal dari dalam negeri seperti isu mengenai Hak Asasi Manusia, isu referendum, isu ekonomi maupun politik maupun isu atau masalah yang berasal dari luar negeri dan juga dunia internasional seperti contohnya isu mengenai konflik ataupun perang, isu terorisme dan juga perdamaian dunia. Kerjasama Jepang dan Indonesia di period reformasi menunjukkan bahwa kedua negara sudah memiliki rasa saling percaya dan keakraban. Selain itu peluang kerjasama pun menjadi semakin luas, tidak hanya terbatas pada bisnis dan ekonomi, Jepang juga memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan bekerjasama dalam sektor energi, pertahanan dan keamanan, politik, budaya pop, teknologi, dan lain-lain. Dengan begitu Jepang mendapatkan popularitas di tanah air Indonesia sebagai negara maju yang berpartner dengan Indonesia, bukan lagi sebagai penjahat perang seperti pada masa pendudukan Jepang di Indonesia.
atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.
Intelijen tidak dapat menunggu suatu perbuatan digolongkan sebagai kejahatan setelah menimbulkan akibat. Intelijen justru harus memberikan peringatan bahwa akan terjadinya sesuatu, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.
A vital characteristic of an association that is unique from the Basis is membership. An association is usually a member-primarily based Firm, Whilst a foundation does not have members but is necessary from the Legislation on Foundations to have a few organs: the Governing Board (
Undang-undang tersebut tidak mengatur bagaimana koordinasi antarkomunitas intelijen tersebut dalam memberikan produksi intelijen kepada presiden.
The Law on Foundations provides that “social” foundations may well function to learn only their situs web stakeholders, which would be inconsistent with general public advantage standing. The wide expression of “social” On this definition could possibly cause a problem in practice, because it is relevant to any not-for-profit action.
Indonesia adopts democracy, which implies that sovereignty is vested during the men and women and applied pursuant to your rule of law. The essential rule of law is represented while in the Indonesian Structure, i.e., the Theory Rules of 1945 (“1945 Structure”). It divides the power horizontally by generating a separation of powers into equivalent capabilities of state institutions, which Handle one another based on checks, and balances technique. These functions, Whilst not strictly so, are normally ascribed to executive, legislative, and judicative energy, which instructed the adoption, by Indonesia of trias politica. The executive power is held through the President and Vice President, that are elected immediately from the people today in the general election every single five years. The President is both The pinnacle of condition and the head of presidency. The President may well appoint ministers heading departments or ministries as his aides in the government. The legislative energy is held by your home of Representative (Dewan Perwakilan Rakyat – “DPR”) and also the Senate (Dewan Perwakilan Daerah – “DPD”) whose members are chosen by common elections every five years, which also keep equal posture in direction of other point out establishments. DPR’s ability extends beyond the narrow interpretation of legislating or lawmaking. Additionally, it retains the budgeting authority and the greater significant function of representing the people in supervising the executive electricity. This really is exemplified by the ideal to conduct interpellation, i.e., questioning the executive on an facet of government coverage along with the necessity the President ought to acquire its approval in coming into into international treaties that substantially affects the people’s livelihood also to declare war. To dietary supplement DPR’s supervisory part, an impartial audit agency known as the Monetary Audit Company (Badan Pemeriksa Keuangan – “BPK”) by having an authority Evidently represented by its title, is formed. DPD, Indonesia’s version of the senate, performing independently, is weaker than its parliamentary counterpart with authorities confined to making ready expenses and making suggestions (without having voting or legislative energy to enact them) related to issues of regional autonomy, romance and financial balances involving central and regional energy, development, expansion, and merger of regions, administration of pure together with other financial assets.
On August 29, six elite troops have been arrested for alleged involvement while in the killing of 4 indigenous Papuans plus the mutilation in their bodies.
One of several factors causing the incredible strategic intelligence ‘ability’ was the entire control of intelligence by President Soeharto through the Orde Baru
The instant of Sumpah Pemuda (Younger Person Oath) took place eighty four yrs ago, reflecting the spirit of nationalism that continues to be vital Within this Reformation era. This paper endeavors to dig deeper which means of Sumpah Pemuda in its pre-independence period and applying it to our present-day condition.